BAB 3 : SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Peradaban ekonomi Nusantara tidak lahir dari ruang kosong. Jauh sebelum Islam datang, masyarakat di kepulauan ini telah membangun sistem ekonomi yang kompleks, bertumpu pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan antarpulau maupun lintas benua. Posisi geografis Nusantara yang berada di jalur silang perdagangan dunia—menghubungkan Tiongkok di utara dengan India dan Timur Tengah di barat—menjadikan wilayah ini simpul penting jalur rempah dan sutra maritim sejak masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dalam struktur ekonomi tradisional itu, hukum adat (adat law) menjadi rujukan utama dalam mengatur kepemilikan tanah, pembagian hasil pertanian, sistem waris, hingga tata cara jual-beli dan utang-piutang di antara warga desa.

Ketika Islam mulai masuk ke Nusantara—melalui jalur perdagangan yang dibawa oleh pedagang Arab, Persia, Gujarat (India), dan Tiongkok sejak sekitar abad ke-7 hingga mengalami akselerasi penyebaran pada abad ke-13 dan ke-15—proses islamisasi berlangsung secara damai dan gradual, sebagian besar melalui jalur dagang (trade route), perkawinan, dakwah tasawuf, dan pendidikan pesantren. Karena jalur masuknya yang bersifat niaga, ajaran Islam yang diterima masyarakat Nusantara sejak awal telah berpadu erat dengan aktivitas ekonomi. Para pedagang Muslim tidak hanya membawa komoditas, tetapi juga etika dagang, konsep kejujuran (shidq), amanah, dan larangan riba yang kemudian berinteraksi dengan norma-norma adat setempat.

Pertemuan antara tradisi adat dan Islam ini melahirkan sebuah sintesis unik yang oleh banyak sejarawan disebut sebagai "Islam Nusantara"—sebuah corak keislaman yang akomodatif terhadap kearifan lokal namun tetap berpegang pada prinsip syariah. Dalam ranah ekonomi, sintesis ini terlihat jelas pada beberapa hal:

Sistem bagi hasil dalam pertanian dan perikanan, seperti maro (bagi dua) dan mertelu (bagi tiga) di Jawa, yang secara substansi memiliki kemiripan prinsip dengan akad muzara'ah dan mukhabarah dalam fikih muamalah Islam, meskipun istilah dan mekanismenya berasal dari tradisi lokal.
Lembaga pasar dan pelabuhan (bandar) yang diatur dengan hukum adat setempat, namun kemudian mengadopsi prinsip-prinsip keadilan transaksi dan larangan gharar (ketidakpastian) serta tadlis (penipuan) yang diajarkan Islam.
Konsep kepemilikan kolektif atas tanah (tanah ulayat, tanah bengkok, tanah wakaf), di mana institusi wakaf yang dibawa Islam berpadu dengan konsep tanah komunal yang sudah lama dikenal masyarakat adat, sehingga memperkuat, bukan menggantikan, fungsi sosial tanah.
Peran ulama dan pedagang sebagai satu entitas sosial, di mana banyak ulama penyebar Islam di Nusantara—termasuk tokoh-tokoh dalam tradisi Wali Songo—juga berperan sebagai saudagar dan pengelola pelabuhan, sehingga otoritas keagamaan dan otoritas ekonomi tidak terpisah, melainkan menyatu dalam figur yang sama.

Dengan demikian, akar peradaban ekonomi Nusantara dapat dipahami sebagai hasil dialektika panjang antara kearifan lokal yang telah mapan dan nilai-nilai Islam yang datang lewat jalur perniagaan. Alih-alih terjadi pertentangan, yang muncul adalah akulturasi yang saling memperkuat: adat memberikan struktur sosial dan kelembagaan, sementara Islam memberikan kerangka etika dan hukum muamalah yang lebih universal. Fondasi inilah yang kelak menjadi cikal bakal watak ekonomi kerakyatan dan koperatif yang khas Indonesia.

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Salah satu warisan nilai terpenting dari perjumpaan adat dan Islam adalah menguatnya paham kekeluargaan yang termanifestasi dalam tradisi gotong royong. Gotong royong merupakan praktik kerja sama kolektif yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelum kedatangan agama-agama besar—tercermin dalam sistem sambatandi Jawa, masohi di Maluku, marsialapari di Tapanuli, hingga subak di Bali sebagai sistem irigasi kolektif berbasis kebersamaan.

Islam datang membawa konsep yang secara substansial selaras dan memperkuat semangat gotong royong tersebut, yaitu ta'awun (تعاون), yang berarti tolong-menolong. Prinsip ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang memerintahkan umat untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta melarang tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Konsep ta'awun ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan prinsip yang melandasi berbagai institusi ekonomi Islam, seperti:

Zakat, sebagai mekanisme redistribusi kekayaan wajib dari yang mampu kepada yang berhak menerima.
Wakaf, sebagai instrumen filantropi jangka panjang untuk kepentingan sosial dan keagamaan.
Qardhul hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa tambahan (riba) yang diberikan atas dasar semata-mata membantu sesama.
Kafalah dan dhaman, konsep jaminan dan tanggung renteng dalam transaksi.

Pertemuan antara semangat gotong royong yang bersifat kultural dengan ta'awun yang bersifat teologis-normatif melahirkan paham kekeluargaan yang khas dalam kehidupan ekonomi masyarakat Nusantara. Paham ini menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bukan semata urusan individu untuk mengejar keuntungan pribadi, melainkan juga sarana untuk membangun solidaritas sosial dan menjaga keseimbangan antaranggota masyarakat.

Nilai kekeluargaan inilah yang kemudian menjadi salah satu argumen filosofis penting yang melandasi perumusan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Para pendiri bangsa, terutama Mohammad Hatta yang dikenal sebagai "Bapak Koperasi Indonesia", secara eksplisit merujuk pada tradisi gotong royong dan semangat tolong-menolong sebagai basis filosofis sistem ekonomi koperasi yang hendak dibangun—sebuah sistem yang berbeda baik dari kapitalisme liberal maupun etatisme sosialis, karena berpijak pada akar budaya dan nilai keagamaan bangsa sendiri.

Dengan kata lain, gotong royong dan ta'awun bukan dua entitas yang berdiri terpisah dan kemudian dipertemukan secara artifisial, melainkan dua ekspresi dari satu nilai dasar yang sama—kebersamaan dan kepedulian sosial—yang satu tumbuh dari akar budaya lokal, sedangkan yang lain datang melalui ajaran wahyu. Perpaduan keduanya membentuk fondasi etis yang kokoh bagi lahirnya konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia.

C. Kesadaran Kebangsaan 1908-1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Periode 1908 hingga 1945 merupakan fase krusial dalam sejarah Indonesia, yang ditandai dengan tumbuhnya kesadaran kebangsaan modern sebagai respons terhadap penjajahan kolonial. Tahun 1908, yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo, umumnya dikenal sebagai tonggak awal Kebangkitan Nasional. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, kesadaran kebangsaan yang bercorak ekonomi sesungguhnya telah lebih dulu dirintis melalui gerakan-gerakan yang berlandaskan semangat keislaman dan solidaritas ekonomi rakyat pribumi.

Sejak akhir abad ke-19, masyarakat pribumi Muslim, khususnya para pedagang batik di Surakarta dan sekitarnya, menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat dominasi pedagang Tionghoa yang mendapat perlakuan istimewa dalam sistem ekonomi kolonial, serta persaingan tidak seimbang dengan modal asing. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya Sarekat Dagang Islam (SDI) pada tahun 1905 di Surakarta, yang kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam (SI) pada 1912 di bawah kepemimpinan Haji Oemar Said (H.O.S.) Tjokroaminoto. Organisasi ini pada mulanya bertujuan melindungi kepentingan ekonomi para pedagang Muslim pribumi, namun dengan cepat berkembang menjadi gerakan sosial-politik massa pertama di Indonesia yang menggabungkan kesadaran ekonomi, keagamaan, dan kebangsaan sekaligus.

Fakta sejarah ini penting untuk digarisbawahi karena menunjukkan bahwa kesadaran kebangsaan Indonesia sesungguhnya lahir bersamaan dengan, dan bahkan didahului oleh, kesadaran ekonomi umat Islam yang berjuang melawan ketimpangan struktural kolonial. Warisan ekonomi Islam Nusantara pada periode ini terlihat dalam beberapa bentuk:

Solidaritas ekonomi berbasis komunitas Muslim, yang termanifestasi dalam koperasi-koperasi dagang kecil, kongsi perdagangan batik, dan jaringan pedagang santri yang saling membantu permodalan.
Pendidikan dan pesantren sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat, di mana para santri tidak hanya dididik dalam ilmu agama, tetapi juga keterampilan berdagang dan bertani, sehingga pesantren berfungsi ganda sebagai lembaga pendidikan sekaligus pusat ekonomi lokal.
Konsolidasi identitas "pribumi Muslim" sebagai basis kolektif untuk melawan dominasi ekonomi kolonial dan asing, yang kemudian bertransformasi menjadi kesadaran kebangsaan yang lebih luas, melampaui sekat etnis dan kedaerahan.

Dalam rentang waktu 1908-1945, gerakan-gerakan Islam terus bertransformasi dan berkontribusi pada pembentukan wacana kebangsaan, termasuk melalui berdirinya Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926), yang keduanya membawa agenda pemberdayaan sosial-ekonomi umat sebagai bagian integral dari dakwah keagamaan mereka. Puncaknya, pada masa perumusan dasar negara menjelang proklamasi kemerdekaan 1945, nilai-nilai keislaman—termasuk semangat keadilan sosial dan ekonomi—turut mewarnai perdebatan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang kemudian terejawantahkan dalam rumusan Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran kebangsaan Indonesia bukanlah fenomena tunggal yang murni sekuler-nasionalistik, melainkan hasil rajutan dari berbagai kesadaran, di mana kesadaran ekonomi umat Islam menjadi salah satu benang penting yang tidak dapat diabaikan dalam menenun kain kebangsaan Indonesia.

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Kebangkitan Nasional 1908 kerap dimaknai secara sempit sebagai sekadar peristiwa politik-organisasi modern pertama di Hindia Belanda. Namun, jika ditelaah lebih mendalam dari perspektif filosofis dan teologis, Kebangkitan Nasional dapat dibaca sebagai refleksi dari dua nilai fundamental yang saling berkelindan: nilai tauhid dan nilai kebersamaan.

Pertama, nilai tauhid. Tauhid, sebagai inti ajaran Islam yang menegaskan keesaan Tuhan, memiliki implikasi sosial yang jauh melampaui ranah teologis semata. Dalam pemikiran banyak ulama pembaharu, tauhid dipahami sebagai fondasi bagi kesetaraan derajat manusia di hadapan Tuhan, yang berimplikasi pada penolakan terhadap segala bentuk penindasan, eksploitasi, dan pembedaan kelas yang tidak berkeadilan—termasuk penindasan kolonial. Prinsip tauhid uluhiyyah(pengesaan dalam peribadatan) berimplikasi pada tauhid siyasi-ijtima'i, yaitu penolakan terhadap kekuasaan tirani manusia atas manusia lain yang bertentangan dengan martabat kemanusiaan universal. Dalam konteks inilah, semangat melawan kolonialisme yang tumbuh di kalangan umat Islam Nusantara tidak semata-mata bercorak nasionalisme sekuler, tetapi juga merupakan ekspresi keimanan—perlawanan terhadap penjajahan dipahami sebagai bagian dari perjuangan menegakkan keadilan Ilahiah di muka bumi.

Kedua, nilai kebersamaan. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian B, semangat gotong royong dan ta'awun menjadi landasan etis bagi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat kolektif. Kebangkitan Nasional pada dasarnya adalah pergeseran dari bentuk perlawanan yang bersifat lokal-sporadis (seperti perang-perang kedaerahan melawan kolonial pada abad ke-19) menuju bentuk perjuangan yang terorganisasi secara modern dan bersifat nasional. Pergeseran ini hanya mungkin terjadi karena adanya kesadaran kolektif akan nasib bersama sebagai satu bangsa yang tertindas, yang pada gilirannya menumbuhkan solidaritas lintas suku, daerah, dan bahkan lintas agama.

Kedua nilai ini—tauhid dan kebersamaan—bertemu secara sinergis dalam tubuh organisasi-organisasi pergerakan awal seperti Sarekat Islam. Tjokroaminoto sendiri dikenal luas menekankan bahwa perjuangan politik dan ekonomi umat Islam harus dilandasi oleh semangat persaudaraan (ukhuwah) yang universal, tidak sekadar persaudaraan sesama Muslim, tetapi juga persaudaraan sebangsa (ukhuwah wathaniyah) dan persaudaraan sesama manusia (ukhuwah insaniyah). Pemikiran semacam ini menunjukkan bahwa Kebangkitan Nasional, dalam akar-akarnya yang paling dalam, adalah produk dari pergumulan nilai keagamaan yang ditransformasikan menjadi kesadaran kebangsaan yang inklusif.

Dalam ranah ekonomi, refleksi nilai tauhid dan kebersamaan ini terlihat dari penolakan terhadap sistem ekonomi kolonial yang eksploitatif dan berbasis monopoli, serta dorongan untuk membangun sistem ekonomi rakyat yang berkeadilan dan partisipatif. Cita-cita ekonomi kerakyatan yang kelak dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 sesungguhnya adalah kristalisasi dari nilai tauhid (keadilan dan kesetaraan di hadapan Tuhan) dan nilai kebersamaan (gotong royong dan ta'awun) yang telah lama tumbuh dalam rahim pergerakan kebangsaan Indonesia sejak 1908.

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi

Tiga organisasi Islam besar—Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama—memainkan peran yang sangat signifikan dan saling melengkapi dalam membentuk lanskap ekonomi umat dan bangsa Indonesia. Masing-masing memiliki karakter, basis massa, dan pendekatan yang berbeda, namun ketiganya bermuara pada satu tujuan besar: pemberdayaan ekonomi umat sebagai bagian dari perjuangan menegakkan keadilan dan kemandirian bangsa.

1. Sarekat Dagang Islam (SDI)

Didirikan pada tahun 1905 oleh Haji Samanhoedi di Surakarta, SDI merupakan organisasi ekonomi berbasis Islam pertama yang terorganisasi secara modern di Nusantara. Latar belakang pendiriannya adalah kebutuhan mendesak para pedagang batik pribumi Muslim untuk melindungi diri dari monopoli dan persaingan tidak sehat yang dilakukan pedagang perantara Tionghoa yang mendapat fasilitas istimewa dari pemerintah kolonial Belanda, dalam sistem yang dikenal sebagai Cultuurstelsel dan kebijakan diskriminatif rasial kolonial. SDI berperan sebagai:

Wadah kolektif untuk negosiasi harga bahan baku (seperti kain mori dan pewarna) agar pedagang pribumi tidak dipermainkan oleh tengkulak.
Sarana pembentukan jaringan solidaritas ekonomi antarpedagang Muslim lintas daerah.
Cikal bakal kesadaran bahwa perjuangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari perjuangan identitas keagamaan dan kebangsaan, yang kemudian bertransformasi menjadi Sarekat Islam—organisasi massa pribumi pertama di Hindia Belanda.

2. Muhammadiyah

Didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 di Yogyakarta, Muhammadiyah membawa pendekatan yang lebih bersifat modernis-reformis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Kontribusi Muhammadiyah dalam ranah ekonomi antara lain:

Pengelolaan wakaf produktif dan amal usaha, di mana Muhammadiyah membangun jaringan lembaga pendidikan, rumah sakit, dan panti asuhan yang dikelola secara profesional dan mandiri secara finansial, menjadikan wakaf bukan sekadar aset statis, melainkan instrumen produktif yang menggerakkan roda ekonomi umat.
Penekanan pada etos kerja dan kemandirian ekonomi individu, sejalan dengan semangat pembaharuan Islam (tajdid) yang menolak sikap fatalisme dan mendorong umat untuk aktif berikhtiar secara rasional dalam mengelola kehidupan duniawi, termasuk ekonomi.
Pendirian lembaga keuangan dan koperasi berbasis amal usaha, sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi umat tanpa bergantung pada bantuan pemerintah kolonial maupun pasca-kemerdekaan.

3. Nahdlatul Ulama (NU)

Didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926, NU merepresentasikan basis massa Islam tradisional yang berakar kuat di pedesaan dan dunia pesantren. Peran NU dalam pembentukan ekonomi umat tercermin dalam:

Pesantren sebagai pusat ekonomi berbasis komunitas, di mana banyak pesantren NU mengembangkan unit-unit usaha mandiri (pertanian, perdagangan, koperasi santri) yang menopang keberlangsungan lembaga pendidikan sekaligus memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar.
Penguatan tradisi bagi hasil dan gotong royong pedesaan, yang selaras dengan basis massa NU yang mayoritas petani, sehingga NU berperan menjaga dan mengislamisasikan praktik ekonomi tradisional agar sesuai prinsip syariah tanpa menghilangkan kearifan lokal.
Fatwa dan pandangan keagamaan (bahtsul masail) terkait muamalah, yang menjadi rujukan praktis bagi masyarakat dalam menjalankan transaksi ekonomi sehari-hari sesuai koridor fikih, termasuk dalam merespons persoalan-persoalan ekonomi kontemporer seperti riba, bank, dan koperasi.

Sintesis Peran Ketiganya

Jika SDI menjadi pionir kesadaran ekonomi kolektif berbasis dagang, Muhammadiyah mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang modernis, terlembaga, dan berorientasi pada manajemen profesional, maka NU memperkuat basis ekonomi kerakyatan di akar rumput pedesaan melalui institusi pesantren dan tradisi keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Ketiganya, meski berbeda pendekatan dan basis massa, sama-sama menjadi pilar penting dalam mentransformasikan nilai-nilai Islam menjadi gerakan sosial-ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.

Warisan dari ketiga organisasi ini terus terasa hingga hari ini, tercermin dalam maraknya lembaga keuangan syariah, koperasi berbasis pesantren, Baitul Maal wat Tamwil (BMT), serta berbagai amal usaha yang dikelola organisasi-organisasi keislaman di Indonesia. Dengan demikian, sejarah pembentukan ekonomi Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kontribusi historis SDI, Muhammadiyah, dan NU, yang secara kolektif membentuk fondasi bagi apa yang kelak dikenal sebagai ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah Indonesia modern.

Rangkuman Bab

Bab ini menunjukkan bahwa peradaban ekonomi Nusantara terbentuk melalui proses akulturasi panjang antara tradisi adat dan nilai-nilai Islam, yang melahirkan paham kekeluargaan khas Indonesia—perpaduan antara gotong royong dan ta'awun. Kesadaran kebangsaan yang tumbuh pada periode 1908-1945 tidak dapat dipisahkan dari kesadaran ekonomi umat Islam yang berjuang melawan ketimpangan kolonial, sebagaimana tercermin dalam kelahiran Sarekat Dagang Islam. Kebangkitan Nasional, pada hakikatnya, merupakan refleksi dari nilai tauhid dan kebersamaan yang mengakar dalam ajaran Islam. Adapun organisasi-organisasi Islam besar seperti Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, masing-masing dengan karakter dan pendekatannya sendiri, telah memberikan kontribusi fundamental dalam membentuk fondasi ekonomi umat yang berkeadilan, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama—fondasi yang kelak menjadi salah satu akar penting bagi perumusan sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah di Indonesia modern.

Cari Blog Ini

Mohammad Naufal Mubarok