Mohammad Naufal Mubarok

Pengantar Sistem ekonomi, sekokoh apa pun dirancang secara teoretis, pada akhirnya digerakkan oleh manusia. Ekonomi Pancasila-Islam sebagai paradigma alternatif dari kapitalisme individualistis dan sosialisme kolektivistis tidak akan pernah terwujud dalam praktik jika tidak ditopang oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas moral, kesadaran kebangsaan, dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai keadilan ekonomi yang berakar pada Pancasila dan ajaran Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pendidikan ekonomi berkarakter menjadi mata rantai yang tidak terpisahkan dari keseluruhan bangunan sistem ekonomi Pancasila-Islam yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini akan mengkaji secara mendalam persoalan krisis moral yang melanda kehidupan ekonomi bangsa, tawaran pendidikan ekonomi berkarakter sebagai solusi, desain kurikulum integratif di perguruan tinggi, peran lembaga-lembaga pendidikan Islam dan nasional, serta posisi generasi muda sebagai agen transformasi menuju...

Pendahuluan Kebijakan ekonomi integratif merupakan paradigma yang berupaya menyatukan prinsip-prinsip ekonomi syariah dengan sistem hukum ekonomi nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Bab ini mengkaji bagaimana konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 UUD 1945, menyediakan ruang konstitusional bagi berkembangnya ekonomi syariah, serta bagaimana negara mengemban amanat ganda—konstitusional dan syar'i—dalam menjamin kesejahteraan rakyat. A. Pasal 33 UUD 1945 dan Prinsip Ekonomi Islam: Sinergi Konstitusional 1. Landasan Normatif Pasal 33 UUD 1945 Pasal 33 UUD 1945 merupakan jantung dari sistem perekonomian nasional Indonesia. Rumusannya menyatakan: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Per...

Berikut penjelasan detail untuk setiap subbab. A. Ekonomi Sosial Pasar (Social Market Economy) Jerman dan Kompatibilitasnya dengan Sistem Integratif Ekonomi Sosial Pasar (Soziale Marktwirtschaft) adalah model yang dikembangkan Jerman pasca-Perang Dunia II, memadukan mekanisme pasar bebas dengan jaring pengaman sosial yang kuat, dengan prinsip dasar: Ordoliberalisme — pasar dibiarkan bekerja secara kompetitif, tetapi negara berperan aktif menetapkan aturan main (kerangka hukum-kelembagaan) agar persaingan tidak berujung monopoli atau eksploitasi. Prinsip subsidiaritas — negara turun tangan hanya ketika mekanisme masyarakat/pasar tidak mampu menyelesaikan persoalan sosial, bukan menggantikan inisiatif individu/komunitas. Jaminan sosial komprehensif — asuransi kesehatan, pensiun, dan perlindungan pengangguran sebagai pilar yang menopang stabilitas sosial di tengah dinamika pasar. Titik kompatibilitas dengan sistem integratif Pancasila-Islam: Prinsip "pasar dengan aturan main yang ber...

Berikut penjelasan detail untuk setiap subbab. A. Koperasi Syariah: Perpaduan Azas Kekeluargaan dan Prinsip Syirkah Subbab ini mempertemukan dua landasan filosofis yang secara substantif memiliki kemiripan nilai: Azas kekeluargaan dalam koperasi merujuk pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yang menempatkan koperasi sebagai "soko guru perekonomian" — badan usaha yang dijalankan berdasarkan kebersamaan, bukan akumulasi modal individu semata. Prinsip syirkah dalam fikih muamalah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk berusaha bersama dan berbagi keuntungan/kerugian, dengan varian utama: Syirkah 'inan — kerja sama modal dengan porsi tidak harus sama, keuntungan disepakati, kerugian sesuai porsi modal. Syirkah mudharabah — satu pihak menyediakan modal (shahibul maal), pihak lain menyediakan keahlian/tenaga (mudharib). Syirkah abdan — kerja sama berbasis keahlian/tenaga tanpa modal. Titik temu yang ditekankan: Keduanya menolak model relasi ekonomi yang eksploitati...